Pasokan Baja Konstruksi Indonesia Terus Diperbaiki
Beberapa rencana pembangunan mega proyek infrastruktur di Indonesia ke depan menuntut baja dengan kualitas tinggi. Menurut data tahun 2011, tercatat kapasitas produksi baja nasional sebesar 18,9 juta ton. Sedangkan konsumsi baja nasional pada tahun 2011 mencapai 12 juta ton. Namun berbagai sumber, Indonesia masih mengimpor sebanyak 4-5 juta ton baja per tahun untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri.
Mengapa Indonesia masing impor baja? Pertanyaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan survei dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI), BP Konstruksi dengan ahli/ Pakar Konstruksi dari ITB, Moh. Abduh. Survei tersebut dipandang penting dalam menindaklanjuti temuan di lapangan. Untuk itu, Pusbin SDI mengadakan FGD dengan para pemangku kepentingan dengan keterkaitannya dengan rantai pasok baja konstruksi, di Jakarta (26/9).
“Fokus Grup Discussion ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data atau temuan di lapangan sebagai bentuk validasi terhadap temuan sementara dari survei yang telah dilakukan”, ujar Kepala Pusat Pembinaan SDI, Moch. Natsir.
Segala permasalahan mengenai struktur rantai pasok baja konstruksi dan katalog baja konstruksi diharapkan akan mendapatkan masukan dan informasi tambahan untuk memperkaya hasil survei yang telah dilaksanakan. Termasuk tata niaga, katalog baja konstruksi serta permasalahan lainnya.
Beberapa permasalahan ditemui oleh Pakar Konstruksi dari ITB, Moh. Abduh. Diungkapkannya, kontuinitas pasokan dalam negeri dan kestabilan harga perlu dijamin. Sehingga mengurangi pengeluaran devisa untuk impor. Selain itu, perlu diketahui dan dipersiapkan sejauh mana kesiapan produsen nasional terhadap rencana proyek-proyek infrastruktur strategis.
Permasalahan lain yang ditemui dalam rantai pasok baja nasional diantaranya adalah bahan baku yang sering kosong dan kebijakan pemerintah terhadap kandungan B3 yang belum memiliki standard yang baku dalam bentuk SNI. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang belum memadai dan pungutan liar pada jalur distribusi mengakibatkan waktu bongkar muat menjadi lebih lama dan menambah biaya sangat tinggi.
Salah satu perwakilan pengguna jasa PT.PP, mengatakan kenaikan bahan baku baja pada awal 2011 lalu berdampak pada jauhnya estimasi biaya yang telah dianggarkan, yang berujung pada mengurangi profit yang seharusnya didapat. (dndy/ind)
